Seminar Nasional Tahunan Program Studi HI & Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Kemenlu RI

 

 

Pada Rabu, 7 Maret 2012 lalu, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta menyelenggarakan seminar Nasional Tahunan bertajuk “Telaah Kritis dan Prediktif terhadap Dinamika Politik Luar Negeri dan Diplomasi Indonesia”. Seminar yang diselenggarakan sebagai hasil kerjasama Prodi HI Paramadina dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI ini, diisi oleh sejumlah pembicara yaitu Makarim Wibisono, PhD (Staf Pengajar di Paramadina Graduate School), Kusumah Habir (Direktur Diplomasi Publik, Kemenlu RI), dan Rikard Bagun (Pemimpin Redaksi Kompas).

Seminar yang dibuka oleh Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, PhD itu menegaskan bahwa regionalisme yang ada di Asia Tenggara saat ini harus terus diperkuat sebagai semangat kolektivitas dalam menciptakan kawasan yang stabil, maju, dan sejahtera. “Jika Asia Timur mengalami kesulitan untuk menciptakan regionalisme, sementara negara–negara di Asia Selatan masih bersifat individual, maka wajah Asia Tenggara menjadi lebih berbeda”, ujar Anies dalam sambutannya. Menanggapi hal itu, Kusumah Habir dari Direktorat Diplomasi Publik mengatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu jangkar regionalisme di Asia Tenggara, saat ini tengah mempromosikan demokrasi lewat Bali Democracy Forum (BDF) sebagai ikon diplomasi internasional Indonesia.

Sementara itu, Makarim Wibisono, PhD menuturkan bahwa konsep diplomasi Indonesia harus terus ditingkatkan. Saat menjadi ketua ASEAN pada tahun 2011 lalu, kata Makarim, Indonesia telah melakukan banyak hal terkait dengan penyelesaian konflik di kawasan, mempromosikan kualitas demokrasi dan kemajuan Myanmar, hingga penyuksesan penyelenggaraan Bali Concord yang menjadi nilai plus bagi Indonesia. Ke depan, ujar Makarim, Indonesia harus lebih aktif dalam meningkatkan stabilitas regional mengingat Dewan keamanan PBB belum aktif dan responsif dalam menjalankan fungsinya, sementara isu-isu internasional perlu mendapatkan respon cepat dan cerdas dari Indonesia. Misalnya, masalah Palestina yang menjadi semakin komplek, Protokol Kyoto yang belum jelas nasibnya, hingga konflik Laut China Selatan yang belum ada penyelesaiannya. Sementara itu, Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun menegaskan bahwa diplomasi Indonesia ke depan harus lebih berani dan percaya diri. Dalam konteks konflik perbatasan Thailand dan Kamboja, Konflik kepulauan Spratly, isu nuklir Korea Utara, dan politik Myanmar, harus mendapatkan perhatian lebih demi terciptanya stabilitas kawasan Asia Tenggara yang mapan.