Kuliah Umum tentang Diplomasi Lingkungan Inggris

 

 

Pada hari Selasa, 16 April 2013 di Aula Nurcholis Madjid Universitas Paramadina, Program Studi Hubungan Internasional (Prodi HI) mengadakan kuliah umum dengan pembicara Mr. Stuart Bruce, Climate Politics Adviser, UK Climate Change Unit, British Embassy.

Kuliah umum dihadiri lebih dari 70 mahasiswa, khususnya dari kelas Praktek Diplomasi yang diampu oleh Adinda Tenriangke Muchtar, MIS dan Grace Hutasoit, MIR, serta kelas Proposal Skripsi yang diampu oleh Emil Radhiansyah, M.Si. Tema utama yang diangkat dalam kuliah umum tersebut adalah tentang diplomasi lingkungan yang dilakukan oleh Inggris. Tema ini diangkat sesuai dengan tema diplomasi lingkungan yang akan digunakan dalam Short Diplomatic Course pada 1-2 Mei 2013 mendatang.

Dalam presentasinya, Stuart menjelaskan tentang pentingnya masalah lingkungan, khususnya komitmen dan kesepakatan global untuk menanggulangi permasalahan perubahan iklim. Stuart memulai presentasinya dengan mengaitkan konsep kebahagiaan dengan kualitas hidup yang lebih baik serta pentingnya mendesak pemerintah untuk menyediakan jasa lingkungan yang lebih baik untuk warganya. Secara menarik, Stuart juga mengulas tentang bantuan yang diberikan Inggris untuk membantu Indonesia dalam rangka mengurangi emisi hingga 26% pada tahun 2020, baik melalui pinjaman maupun bantuan teknis.

Lebih jauh, Inggris juga melakukan koordinasi dengan negara-negara donor lain, seperti Perancis dan Norwegia; ataupun entitas seperti Uni Eropa. Inggris juga bekerja sama dengan donor seperti The Asia Foundation; maupun pemerintah daerah seperti lewat Bappeda Papua. Komitmen dan kerjasama untuk menanggulangi permasalahan perubahan iklim dilakukan baik lewat skema bilateral maupun multilateral.

Skema multilateral dinilai efektif untuk menanggulangi permasalahan perubahan iklim yang merupakan masalah global (bukan hanya negara maju dan berkembang, perusahaan asing maupun lokal, namun masalah bersama) terutama lewat komitmen dan kesepakatan bersama. Secara langsung maupun tidak langsung, image negara yang terlibat dalam komitmen multilateral juga diuji melalui skema ini. Skema ini dianggap efektif untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan yang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup, termasuk dalam perdagangan internasional, dimana misalnya mekanisme perdagangan yang ada mensyaratkan bahwa komoditas yang diperjualbelikan berasal dari sumber yang berkelanjutan.

Dalam sesi tanya jawab, Stuart juga menjelaskan tantangan dalam mencapai tujuan bersama untuk menanggulangi permasalahan perubahan iklim, khususnya karena posisi negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang yang tidak mendukung Protokol Kyoto. Dalam hal ini, Inggris tetap berkomitmen untuk mendorong pentingnya upaya bersama untuk menanggulangi perubahan iklim dengan mengkomunikasikan hal ini dengan negara-negara tersebut. Selain itu, penting pula untuk mempertimbangkan aspek transfer teknologi baik melalui bantuan teknis atau melalui model pinjaman.

Ada investasi mahal yang harus dibayar berlipat-lipat jika upaya bersama untuk menanggulangi perubahan iklim ditunda-tunda. Setiap negara dan segenap masyarakat berkepentingan secara bersama-sama untuk menanggulangi permasalahan perubahan iklim. Perlu perubahan perspektif dalam melihat masalah lingkungan hidup sebagai masalah global yang membutuhkan komitmen bersama untuk menanggulanginya.

Masalah lingkungan hidup, disebutkan oleh Stuart, bukan hanya masalah di satu aspek, namun juga banyak aspek termasuk politik dan ekonomi. Hal ini pula yang membuat pentingnya koordinasi dan komunikasi yang jelas antar lembaga/kementerian/departemen terkait, serta sinergi dalam penanggulangannya.

Dalam konteks bilateral, Stuart juga menyebutkan tantangan koordinasi dengan departemen yang berbeda, serta peraturan yang tumpang tindih, atau bahkan tidak terkait satu sama lain dalam upaya kerjasama untuk penanggulangan perubahan iklim. Di sisi lain, Stuart juga mengapresiasi upaya sinergi dari Pemerintah Indonesia lewat adanya payung koordinasi masalah perubahan iklim, yaitu Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).