b-hi.jpg
Profil Prodi HI Studi Hubungan Internasional (HI) adalah
foto_parmad.jpg
  Kurikulum dan Metode Perkuliahan Program Studi Hubungan
tim-hi.jpg
Nama dan Asal Perguruan Tinggi Para Pengajar: Ahmad Khoirul

Diskusi Publik dan Launching Penelitian: “Evaluasi Peran Polri dalam Menangani Konflik Papua Masa Reformasi”

  • PDF

Program Studi Hubungan Internasional Bekerjasama dengan IMPARSIAL menyelenggarakan Diskusi Publik mengenai “Evaluasi Peran Polri dalam Menangani Konflik Papua Masa Reformasi”. Acara ini dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Mei 2015 bertempat di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina.

Adapun para pembicara adalah

1. Irjen Pol. Drs. HM Tito Karnavian, MA, Ph.D (ASRENA Mabes POLRI)

2. Nur Kholis (Ketua KOMNAS HAM)

3. Masinton Pasaribu, S.H (Anggota Komisi III DPR RI)

4. Thaha Al Hamid (Tokoh Masyarakat Papua)

5. Poengky Indarti, S.H., L.L.M (Direktur Eksekutif Imparsial)

6. Jerry Indrawan, M.Si Han (Moderator, Dosen HI Univ. Paramadina)

Konflik Papua dan upaya penanganannya oleh pemerintah selama ini terus menjadi perhatian. Salah satu yang sering disorot terkait dengan masalah kebijakan keamanan. Kenyataannya, perubahan politik pasca 1998 tidak serta merta membawa perubahan dalam pendekatan keamanan di Papua. Hal itu terlihat dari pola pendekatan yang mengedepankan cara-cara militeristik masih tetap digunakan hingga kini.

Seharusnya, sejalan dengan proses demokratisasi pendekatan militeristik sebagai warisan Orde Baru ditanggalkan bersamaan dengan membuka jalan dialog untuk menemukan solusi yang komprehensif atas persoalan Papua. Dalam kebijakan keamanannya, juga harus diubah tidak lagi mengedepankan militer, tetapi kepolisian yang harus menjadi garda terdepan. Dengan peralihan ini, maka fungsi-fungsi pemolisian yang harus dikedepankan di Papua, bukannya operasi-operasi militer.

Penting dicatat juga bahwa kondisi Papua tidak berada di bawah status darurat militer. Sejak pencabutan DOM di Papua tahun 1998, status Papua berada dalam kondisi normal dalam konteks keamanan. Sehingga peran-peran Polri yang harus terdepan. Polisi sebagai pemegang kendali utama atas keamanan di Papua. Hal itu didukung pula oleh legislasi sektor keamanan yang menetapkan bahwa Polsi yang berwenang menangani urusan keamanan dalam negeri, bukan TNI. Sementara tugas pokok TNI adalah untuk menangani ancaman bersifat eksternal yang berupa ancaman militer. Meski dalam kondisi tertentu, TNI bisa dilibatkan dalam kerangka tugas perbantuan.

Dilihat dari tata kelola keamanan di atas, memang harus diakui terjadi pergeseran di Papua dimana peran Polri semakin menonjol. Dalam konteks penanganan ketertiban dan keamanan, seperti menangani berbagai aksi unjuk rasa, polisi semakin ada di depan. Juga dalam konteks penegakan hukum yang di masa dulu sering terjadi tumpang tindih antara polisi dan militer. Pergeseran ini tentunya merupakan suatu perkembangan yang positif dalam upaya mengurangi peran militer di wilayah Papua. Kendati dalam sejumlah kasus tetap menunjukkan masih kuatnya dominasi militer.

Tampilnya Polri di Papua ini diharapkan mengubah pendekatan selama ini dalam menangani gejolak sosial politik dan keamanan di Papua. Polisi diharapkan lebih mengedepankan pendekatan persuasi dan mengepankan prinsip-prinsip penegakan hukum, bukan cara-cara represif seperti militer. Perubahan pendekatan ini sangat penting bagi Papua yang lama di bawah cengkraman kekerasan dan pelanggaran HAM.

Meski demikian, tampilnya peran Polri yang semakin menonjol di Papua ini bukannya tidak memiliki sejumlah persoalan. Faktanya, seiring dengan pergeseran itu kita masih melihat berbagai kasus penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Berdasarkan hal itu, sekiranya penting untuk melakukan evaluasi terkait peran kepolisian dalam menangani konflik Papua. Sejauhmana perubahan-perubahan yang telah dihasilkan. Apa masalah dan hambatan yang dihadapi selama ini. Dalam konteks itulah, Imparsial bermaksud menjalankan diskusi dalam konteks evaluasi itu, sekaligus launching hasil penelitian terkait peran Polisi di Papua.

 

 

 

Positive SSL